Sensitifnya Angka Inflasi

Jika kita menonton atau membaca berita ekonomi, terutama di awal-awal bulan, dapat dipastikan kita akan mendapati satu pembahasan yang tidak pernah absen, yaitu tentang angka inflasi. Tidak heran jika hal ini menimbulkan pertanyaan, “Itu angka apa sih?”, “Inflasi itu penting yah?”, “Inflasi itu makanan jenis apa?”

Jika kita mengingat debat calon presiden di tahun 2015, salah satu pertanyaan yang membuat heboh publik pada saat itu adalah pertanyaan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo tentang bagaimana cara meningkatkan kinerja TPID. TPID adalah singkatan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah. Lagi-lagi inflasi, sepenting itukah inflasi sehingga menjadi bahan dalam debat capres pada waktu itu?

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jelas, jika menyangkut harga barang/jasa dan nilai mata uang, berarti hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Angka inflasi yang dikeluarkan setiap awal bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Dalam menyusun IHK, data harga konsumen diperoleh dari 82 kota, mencakup antara 225-462 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok, dan dalam setiap sub kelompok terdapat beberapa komoditas. Lebih jauh, komoditas-komoditas tersebut memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi. Frekuensi pengumpulan data harga berbeda antara satu komoditas dan komoditas lainnya., tergantung karakteristik masing-masing komoditas.

Inflasi juga sangat besar pengaruhnya pada angka kemiskinan, karena untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah nilai kebutuhan dasar minimalnya. Logikanya, jika harga-harga naik, atau nilai mata uang menurun, maka daya beli masyarakat juga akan menurun, sehingga akan menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik yang berupa makanan, maupun non makanan.

Jadi tidak perlu heran, jika angka inflasi yang dikeluarkan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selalu ditunggu dengan ‘harap-harap cemas’ oleh berbagai pihak terutama pemerintah sebagai regulator dan pengambil kebijakan.

Apa penyebab terjadinya inflasi? Menurut Bapak Ekonomi Makro Modern, John Maynard Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini ditandai dengan permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, sehingga menimbulkan “inflationary gap”. Selama “inflationary gap” tetap ada, selama itu pula proses inflasi akan berkelanjutan.

Teori ekonomi klasik mengatakan, “Jika permintaan terhadap suatu barang naik melebihi jumlah barang yang tersedia, maka akan meyebabkan kenaikan harga.” Kenaikan harga barang-barang di pasaran akan menyebabkan turunnya nilai mata uang, dan menurunnya daya beli masyarakat.

Sebenarnya, banyak hal yang bisa menyebabkan kenaikan harga di pasaran, misalnya biaya produksi yang meningkat, kurangnya persediaan di pasar, atau karena kebijakan pemerintah seperti pada kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Disinilah peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangat diperlukan dalam mengendalikan inflasi, dengan cara menjaga stabilitas harga dan menjaga ketersediaan stok barang di pasaran, utamanya yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *